Alasan PSSI, "dieliminasinya" Syahrial itu bukan karena dia menjadi ketua KPPN yang dianggap merongrong PSSI, tapi PSSI berdalih jika Syahrial sudah dimosi tidak percaya oleh mayoritas anggota PSSI Sulut. Menurut Sekjen PSSI Nugarah Besoes, Syahrial tercatat sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketum Pengprov PSSI Sulut sejak medio Februari lalu.
"Kami mendapat laporan tertulis dari anggota PSSI Sulut. Lewat Rapat Koordinasi PSSI Sulut 19 Februari di Hotel Rockrand, Manado, perwakilan pengurus cabang dan klub pemilik hak suara pengprov PSSI Sulut, perwakilan wasit, pelatih, pemain dan unsur-unsur lain yang punya kapasitas sepakat untuk membekukan jabatan Syahrial Damopoli sebagai Ketua Pengprov," ujar Nugraha Besoes. "Karena itu dia tidak kami undang ke Kongres karena sudah tidak memiliki kepentingan," sambung Nugraha.
Sebagai ganti, PSSI mengundang AKBP Fritz Katiandago yang sudah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Pengprov PSSI Sulut. Sebelumnya Fritz menempati posisi wakil ketua.
Tak urung, hal itu membuat Syahrial kebakaran jenggot. Mantan ketua DPRD Sulut itu menegaskan dirinya masih berhak menjadi peserta kongres. Sebab, surat keputusan pemecatannya belum diterima hingga sekarang. "Sejauh ini saya Cuma mendengar berita itu dari media. SK (Surat Keputusan) pemecatan belum saya terima. Karena itu, saya masih berhak menjadi peserta kongres," kata Syahrial ketika dihubungi tadi malam.
Ketika dikonformasi mengenai bantahan Syahrial ini Sekjen PSSI Nugraha Besoes berkilah jika SK sudah dikirimkan ke Pengprov PSSI Sulut. "SK sudah dikirim ke Sulut. Bahkan PSSI telah mengesahkan AKBP Fritz Katiandago sebagai pengganti Syahrial," tegas Nugraha.
Sementara itu, Sekretaris KPPN Tuty Dau kepada Jawa Pos mengatakan, meski berbagai trik coba dilakukan oleh PSSI tapi sampai saat ini 84 pemilik suara yang tergabung di KPP tetap solid.
Wanita yang juga ketua umum Persepar Palangkaraya ini menegaskan, di kongres pemilihan anggota KP dan KBP besok KPPN akan bersuara lantang mempertanyakan segala ketidakberesan yang terjadi menjelang kongres. Diantaranya mengenai keterlambatan pengiriman surat undangan dan tidak adanya sosialisasi mengenai Peraturan Organisasi (PO). Padahal itu sangat dibutuhkan anggota.
"Kami pasti akan pertanyakan itu di kngres nanti. Percuma kami datang ke kongres kalau hanya diam saja," cetus Tuty. "Pokoknya kongres harus berjalan sesuai mekanisme yang diajurkan FIFA. Kalau tidak, pasti kami akan mengambil sikap," lanjut wanita yang juga anggota DPRD Kalimantan Tengah ini. (ali)
sumber : http://www.jpnn.com
{ 0 comments... read them below or add one }
Posting Komentar